17 October 2019

Dukung Gubernur Usulkan OPD Pemajuan Desa Adat Strategi Jaga Eksistensi Prodi Hukum Hindu

SINGARAJA-Keberadaan Prodi Hukum Hindu di Perguruan Tinggi Hindu memiliki peluang kerja yang luas di masyarakat. Terlebih, di Bali secara khusus ada prajuru adat diharapkan memahami tentang keberadaan hukum Hindu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengayom umat khususnya di bidang adat. Peluang inipun harus dimaksimalkan untuk meningkatkan daya saing SDM prajuru adat.

Hal itu disampaikan oleh Ketua STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Prof. Dr. Drs. I Made Suweta, M.Si di sela pembukaan Workhsop Penyelarasan Kurikulum, Prodi Hukum Hindu, Jurusan Dharma Acarya, STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Jumat (4/10) pagi.

Prof. Suweta tak menampik jika selama ini minat masyarakat untuk menempuh pendidkan di Prodi Hukum Hindu sangat minim. Menurutnya, Prodi Hukum Hindu perlu menunjukkan eksistensinya di masyarakat. Terlebih, pangsa pasarnya juga sangat luas. Karena bisa masuk di segala lini.

“Kan lulusannya bisa menjadi notaris nantinya, bisa juga menjadi prajuru adat, bisa membuat awig-awig. Pengembangan pendidikan juga bisa lebih lanjut, misalnya kuliah Magister Hukum, Kenotarisan,” ujar Prof Suweta di hadapan puluhan peserta workshop.

Lanjutnya, selama isu kebijakan yang dihadapi Prodi Hukum Hindu adalah belum terwujudnya Pengadilan Agama Hindu. Kendatipun isu terwujudnya Pengadilan Agama Hindu sudah didengungkan sejak lama. namun, hingga kini Pengadilan Agama Hindu belum juga terwujud.

“Jika Pengadilan Agama Hindu seandainya terwujud, maka serapan lulusan kita pasti akan semakin luas. maka dari itu sudah selayaknya agar Pengadilan Agama Hindu juga segera diwujudkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Prof. Suweta juga menyambut baik usulan Gubernur Bali, Wayan Koster kepada Kemendagri untuk membentuk Organisasi Perangkat Desa (OPD) Pemajuan Desa Adat. Tentu saja, kebijakan usulan Gubernur Koster ini untuk mewujudkan OPD Pemajuan Desa Adat menjadi angin segar bagi perkembangan Prodi Hukum Hindu.

Selama ini, desa adat sebut Prof Suweta menjadi keistimewaan tersendiri yang dimiliki Pulau Dewata. Bahkan, desa adat menjadi benteng Bali dalam menjaga adat dan budayanya. Bali bisa dijadikan contoh untuk menjaga desa adat, karena kearifan lokal jadi karakteristik daerah, potensi daerah, dan juga jati diri daerahnya.

“Di Bali kan ada 1493 desa adat ini yang menjadi kekuatan. Kami sangat mendukung usulan Bapak Gubernur Bali. Sehingga ini bisa menjadi peluang bagi Prodi Hukum untuk tetap eksis kedepannya,” tutupnya. (mar/Hms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *